Skip to Content

Thursday, November 21st, 2019

Kalbar Minta BNPB Segera Bikin Hujan Buatan BADAN Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan telah mendapatkan surat permintaan water bombing dan hujan buatan dari Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (16/8) lalu. Hal itu… 19 August 2016, 20:19 WIB

Closed
by August 19, 2016 General

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan telah mendapatkan surat permintaan water bombing dan hujan buatan dari Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa (16/8) lalu. Hal itu disebabkan provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlaku selama 3 bulan sejak Juli lalu.

“BNPB menyiapkan dua helikopter water bombing. Perizinan terbang ke Kementerian Perhubungan masih diproses,” terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis yang diterima Jumat (19/8).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), lanjut dia, menyiapkan pesawat terbang Casa TNI AU dan bahan semai untuk hujan buatan. Diperkirakan hujan buatan dapat dilakukan pekan depan.

Keterbatasan pesawat terbang dinilai Sutopo menjadi penyebab operasi hujan buatan sering terkendala. Pasalnya, diperlukan pesawat Hercules C-130 yang mampu menjelajah luas dan membawa bahan semai 8 ton untuk hujan buatan agar dapat melingkupi wilayah Kalimantan yang luas.

“Jumlah hot spot (titik api) pun fluktuatif setiap harinya. Kebakaran hutan dan lahan di Riau masih terjadi di beberapa tempat. Pantauan satelit menunjukkan sebaran asap atau gas CO2 menyebar hingga Selat Malaka. Namun demikian belum mempengaruhi kualitas udara di Malaysia dan Singapore. Indeks Standar Pencemaran Udara di Malaysia dan Singapore masih baik,” papar Sutopo

Pantauan terakhir, Pemantauan satelit Modis dari Lapan terdapat 339 hot spot pada Jumat (19/8) pagi yaitu 218 hot spot untuk hot spot dengan tingkat kepercayaan Sedang (30 – 79%) dan 121 hotspot untuk tingkat kepercayaan Tinggi (80 – 100 %). Sementara untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, terdeteksi 158 hot spot pada Jumat pagi. Sehari sebelumnya, jumlah hot spot di provinsi itu sebanyak 106 titik.

Sementara itu, untuk memaksimalkan penanganan Karhutla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terus berkoordinasi dengan Kapolri serta Gubernur Riau dan Kalbar. “Termasuk pagi ini saya kembali berkoordinasi dengan Gubernur Riau, meminta atensi serius dari para bupati,” katanya melalui keterangan tertulis.

Selain itu, Menteri Siti juga meminta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK ikut membantu pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai dengan kewenangannya serta melakukan koordinasi antar-UPT dan Satgas Karhutla di daerah. “Bagi UPT yang tidak responsif terhadap penanganan Karlahut akan diberikan sanksi tegas, antara lain pemindahan tempat tugas sampai dengan pencopotan jabatan,” tegas Siti. (OL-5)

Previous
Next